JAMBI – Keringanan PKB 2026 Sungai Penuh
Pemerintah Kota Sungai Penuh mendorong masyarakat memanfaatkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026. Wakil Wali Kota Sungai Penuh, Azhar Hamzah, menyatakan dukungan tersebut saat mengikuti sosialisasi program keringanan pajak kendaraan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (14/9/2026).
Azhar Hamzah melihat program tersebut sebagai langkah strategis untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Pada saat yang sama, program ini juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, Pemkot Sungai Penuh siap memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi, kepolisian, dan stakeholder terkait. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas informasi program sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Pemprov Jambi Sosialisasikan Program Keringanan PKB
Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Sosialisasi dan Sinergitas Program Pemberian Keringanan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I turut hadir dalam agenda tersebut. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, jajaran Polda Jambi, pimpinan DPRD Provinsi Jambi, serta kepala daerah se-Provinsi Jambi juga mengikuti kegiatan tersebut.
Selanjutnya, ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kepala Bapenda/BKAD Provinsi Jambi, dan stakeholder terkait turut mengikuti sosialisasi.
Melalui forum tersebut, pemerintah menyatukan pemahaman mengenai pelaksanaan program keringanan PKB. Pemerintah juga mendorong setiap daerah memperkuat koordinasi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Keringanan Pajak Dorong Kepatuhan Masyarakat
Program keringanan PKB Tahun 2026 memiliki dua sasaran utama. Pertama, program ini membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan. Kedua, pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat penerimaan daerah.
Selain itu, keringanan terhadap pokok pajak dan sanksi administratif dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban perpajakan kendaraan.
Dengan meningkatnya kepatuhan, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan PAD. Selanjutnya, pemerintah dapat mengarahkan penerimaan tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Azhar Hamzah Tegaskan Komitmen Sungai Penuh
Azhar Hamzah menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh siap mendukung program keringanan PKB Tahun 2026. Menurutnya, koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan stakeholder dapat membantu masyarakat memanfaatkan program tersebut.
Pemkot Sungai Penuh juga akan memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi. Langkah tersebut penting agar informasi mengenai program keringanan PKB dapat menjangkau masyarakat secara luas.
“Dengan sinergi yang kuat, kita berharap program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor ini dapat dimanfaatkan masyarakat sebaik-baiknya dan memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah,” tutupnya.
Sinergi Pemerintah Jadi Kunci
Selanjutnya, Pemkot Sungai Penuh berkomitmen mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi Jambi yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan masyarakat dan optimalisasi pendapatan daerah.
Tidak hanya itu, pemerintah juga terus mendorong kerja sama antardaerah dan stakeholder. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah dapat membangun langkah yang lebih terarah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak.
FAQ
Apa tujuan program keringanan PKB Tahun 2026?
Program ini bertujuan membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan PAD.
Siapa yang menjalankan program keringanan PKB?
Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan program ini dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan stakeholder terkait.
Apa bentuk keringanan dalam program tersebut?
Program Tahun 2026 mencakup keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Apa peran Pemkot Sungai Penuh?
Pemkot Sungai Penuh mendukung program melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan stakeholder terkait. Pemkot juga mendorong masyarakat mengetahui serta memanfaatkan program sesuai ketentuan.
Mengapa sinergi antardaerah penting?
Sinergi membantu pemerintah menyebarkan informasi secara lebih luas. Selain itu, koordinasi yang kuat dapat mendorong kepatuhan masyarakat dan mendukung optimalisasi penerimaan daerah.(Tim)
