SUNGAI PENUH – Antisipasi Karhutla Sungai Penuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjelang periode rawan kebakaran. Wali Kota Sungai Penuh Alfin, SH bersama Wakil Wali Kota Azhar Hamzah dan jajaran Forkopimda mengikuti rapat koordinasi nasional terkait penanggulangan Karhutla, Senin (7/9/2026).
Rakor tersebut mempertemukan pemerintah pusat dengan kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Mochammad Hasan, memimpin langsung pembahasan melalui Zoom Meeting.
Selain menerima arahan pemerintah pusat, Pemkot Sungai Penuh memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat koordinasi antar lembaga. Langkah itu penting karena pemerintah perlu bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran di wilayah yang rawan.
Pemkot Sungai Penuh Perkuat Antisipasi
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat membahas sejumlah strategi untuk mencegah dan menangani Karhutla. Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas di kawasan yang memiliki potensi kebakaran.
Salah satu perhatian utama mengarah pada perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Pemerintah mendorong setiap pihak meningkatkan pengawasan di lapangan. Dengan begitu, petugas dapat menemukan potensi kebakaran lebih awal dan mengambil tindakan sebelum api meluas.
Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman Karhutla. Pemerintah daerah perlu melibatkan aparat, instansi teknis, dunia usaha, serta masyarakat dalam upaya pencegahan.
Alfin Tekankan Pentingnya Kolaborasi
Usai mengikuti rapat, Wali Kota Alfin menegaskan kesiapan Pemkot Sungai Penuh menjalankan arahan pemerintah pusat. Ia juga meminta seluruh unsur terkait menjaga komunikasi dan koordinasi agar respons terhadap potensi Karhutla berjalan cepat.
Menurut Alfin, pemerintah tidak dapat mengandalkan satu pihak untuk mencegah kebakaran. Sebaliknya, semua unsur perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing.
“Kolaborasi seluruh pihak sangat penting agar potensi kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini. Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, instansi terkait, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta meminimalisir risiko terjadinya Karhutla,” ujar Wali Kota Alfin.
Selanjutnya, Pemkot Sungai Penuh akan memperkuat komunikasi dengan Forkopimda dan instansi terkait. Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan dan segera melaporkan tanda-tanda kebakaran kepada petugas.
Pengawasan Jadi Langkah Awal
Pencegahan menjadi langkah utama dalam menghadapi Karhutla. Pemerintah perlu mengenali potensi ancaman sejak awal agar petugas dapat mengambil tindakan dengan cepat.
Di sisi lain, pengawasan terhadap aktivitas di kawasan rawan juga perlu berjalan secara konsisten. Pemerintah pusat pun mendorong perusahaan pemegang HGU dan PBPH menjalankan pengawasan lingkungan secara serius.
Dengan koordinasi yang kuat, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dapat memperkecil peluang munculnya kebakaran. Selain itu, respons cepat juga dapat mencegah api berkembang dan menimbulkan dampak lebih luas.
Pemkot Ajak Masyarakat Ikut Waspada
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah Karhutla. Karena itu, warga perlu menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi lingkungan kering.
Pemkot Sungai Penuh mendorong warga segera menyampaikan informasi kepada aparat atau instansi terkait ketika melihat kepulan asap maupun indikasi kebakaran.
FAQ
Apa yang dibahas dalam rakor nasional tersebut?
Rakor membahas strategi pemerintah dalam mencegah dan menangani puncak Karhutla, termasuk penguatan pengawasan di kawasan yang memiliki potensi kebakaran.
Siapa yang mengikuti rakor dari Sungai Penuh?
Wali Kota Alfin, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah, serta jajaran Forkopimda mengikuti rakor secara virtual melalui Zoom Meeting.
Apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat?
Pemerintah pusat menyoroti pengawasan terhadap perusahaan pemegang HGU dan PBPH sebagai salah satu langkah untuk mengurangi risiko Karhutla.
Apa langkah Pemkot Sungai Penuh?
Pemkot Sungai Penuh memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kesiapsiagaan, serta mengajak masyarakat ikut menjaga lingkungan.
Mengapa masyarakat perlu ikut mencegah Karhutla?
Masyarakat berada dekat dengan lingkungan sekitar sehingga dapat membantu mengenali dan melaporkan potensi kebakaran sejak dini. Respons cepat dapat mencegah api meluas.(Tim)
