DHARMASRAYA – Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Barat (Sumbar), mencatat kemajuan sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 74,82 menjadi 75,70.
Angka itu masih berada di bawah rata-rata Sumatera Barat yang mencapai 77,27.
Namun, sektor ekonomi menunjukkan lonjakan tajam. Dharmasraya naik dari posisi terakhir ke peringkat kedua di provinsi.
Bupati Dharmasraya menyampaikan capaian itu saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Pemerintah daerah mencatat perbaikan pada sejumlah indikator makro. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Dharmasraya hanya menyisakan satu indikator di bawah rata-rata provinsi.
Pada 2024, Dharmasraya mencatat tiga indikator tertinggal, yaitu IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi.
PDRB per kapita ikut meningkat. Nilainya naik dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta. Angka ini melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.
Kemiskinan dan Pengangguran Turun
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menilai kinerja Dharmasraya meningkat pesat.
Ia menyebut lima indikator makro sudah melampaui rata-rata provinsi.
Angka kemiskinan turun dari 5,32 persen menjadi 4,61 persen. Angka ini lebih rendah dari rata-rata provinsi sebesar 5,35 persen.
Tingkat pengangguran juga menurun. Angkanya turun dari 6,02 persen menjadi 5,51 persen. Capaian ini lebih baik dari provinsi yang berada di angka 5,62 persen.
Ketimpangan ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Kondisi ini menandakan pertumbuhan berlangsung lebih merata.
“Dharmasraya sudah berada di jalur yang tepat,” kata Arry.
Defisit Rp100 Miliar
Di balik capaian itu, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
Pemerintah mencatat defisit lebih dari Rp100 miliar.
Belanja pegawai mendominasi APBD. Nilainya mencapai 58,14 persen atau sekitar Rp570 miliar.
Pemerintah masih bergantung pada dana transfer pusat. Ketergantungan itu mencapai lebih dari 83 persen dari total pendapatan daerah.
Meski begitu, pemerintah tetap meningkatkan PAD sekitar Rp22 miliar.
Pemerintah juga memilih tidak membuka formasi ASN dan PPPK baru. Langkah ini menjaga keseimbangan anggaran.
Butuh Rp313 Miliar untuk 2027
Pemerintah mencatat kebutuhan pembangunan 2027 sebesar Rp313,95 miliar. Usulan itu berasal dari 231 program prioritas.
Pemerintah memfokuskan sebagian besar anggaran ke sektor infrastruktur. Nilainya mencapai Rp268,1 miliar.
Kemampuan APBD masih terbatas. Rasio PAD berada di angka sekitar 14,17 persen.
Fokus Investasi dan UMKM
Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan.
Pemerintah meningkatkan PAD dan mencari sumber pembiayaan baru.
Pemkab mengoptimalkan sektor perkebunan dan pertambangan rakyat. Pemkab juga memperkuat BUMD di sektor pangan dan sawit.
Pemerintah mengalihkan anggaran ke sektor produktif.
Pemerintah mendorong pengembangan UMKM dan mempercepat revitalisasi pasar rakyat.
Selain itu, Pemerintah juga memperkuat konektivitas daerah melalui rencana feeder tol dan bandara.
Pemerintah menggandeng sektor swasta untuk meningkatkan investasi dan menjalankan program CSR.
Langkah tersebut membuka peluang kerja baru dan mempercepat pembangunan.
Dharmasraya optimistis mampu meningkatkan daya saing daerah dalam waktu dekat.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
