JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir 1950-an menekan ekonomi Indonesia secara signifikan. Pemerintah menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, tekanan fiskal, dan situasi politik yang tidak stabil di berbagai daerah.
Harga BBM saat itu melonjak hingga kisaran Rp60–Rp100 per liter. Harga minyak tanah ikut naik, sementara harga beras juga menanjak tajam. Kondisi tersebut membuat beban masyarakat meningkat dan anggaran negara ikut tertekan.
Pemerintah pusat mencatat defisit anggaran dalam jumlah besar. Di sisi lain, pemerintah daerah harus tetap menjalankan pelayanan publik dengan dana yang terbatas.
Pejabat Bandung Ambil Keputusan Tak Biasa
Di tengah kondisi sulit tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung Mohammad Aten Hawadi mengambil langkah berbeda dari kebanyakan pejabat pada masa itu. Ia menolak fasilitas mobil dinas yang menjadi haknya sebagai pejabat negara.
Aten sebelumnya berhak menggunakan sedan Plymouth lengkap dengan sopir dan biaya operasional yang ditanggung negara. Namun ia menilai kondisi ekonomi menuntut penghematan nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas.
Ia kemudian memutuskan menyerahkan kembali mobil dinas tersebut kepada pemerintah daerah.
Ganti Mobil Dinas dengan Sepeda
Setelah menyerahkan mobil dinas, Aten memilih menggunakan sepeda merek Raleigh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia berangkat ke kantor dan pulang kerja menggunakan sepeda tersebut tanpa fasilitas tambahan.
Langkah itu membuatnya berbeda dari pejabat lain yang masih mengandalkan kendaraan dinas mewah. Keputusan Aten kemudian mendapat sorotan media pada masa itu, termasuk laporan di koran Pikiran Rakjat pada 23 Juli 1958.
Media tersebut mencatat bahwa Aten tetap menjalankan tugas sebagai ketua DPRD meski hanya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi utama.
Dorong Efisiensi Anggaran Daerah
Keputusan Aten tidak hanya bersifat simbolis. Pemerintah daerah mencatat penghematan biaya operasional kendaraan dinas hingga sekitar Rp18 ribu per tahun.
Nilai itu cukup besar pada masa tersebut dan bisa dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Langkah Aten juga menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sikap para pejabat yang menjalankan kebijakan tersebut.
Jadi Simbol Kesederhanaan Pejabat Publik
Sikap Mohammad Aten Hawadi kemudian berkembang menjadi simbol kesederhanaan pejabat publik pada masa krisis. Ia menunjukkan bahwa pejabat negara dapat ikut merasakan tekanan ekonomi yang dialami masyarakat.
Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan penghematan bisa berjalan lebih efektif ketika pemimpin memberikan contoh langsung. Dalam konteks sejarah, langkah Aten menjadi bagian dari catatan efisiensi anggaran di Indonesia pada era awal kemerdekaan.
Keputusan tersebut masih sering dikutip sebagai contoh bahwa gaya hidup sederhana pejabat dapat berdampak pada pengelolaan keuangan negara.
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
