PADANG – Dana perantau Minang
Pemerintah pusat melihat dana perantau Minangkabau sebagai salah satu kekuatan besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar). Potensinya bahkan mencapai sekitar Rp20 triliun. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, meminta pemerintah daerah menangkap peluang tersebut agar dana dari ranah dan rantau mampu menggerakkan investasi serta pembangunan ekonomi.
Menurut Bima, perantau Minangkabau memiliki kontribusi ekonomi yang besar bagi kampung halaman. Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun strategi untuk mengarahkan dana tersebut ke sektor produktif. Misalnya, investasi usaha, pengembangan industri, dan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang.
Bima menyampaikan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemantapan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Auditorium Gubernuran, Senin (2/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi inisiatif Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang mengajak seluruh kepala daerah menyusun strategi pertumbuhan ekonomi sesuai potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.
Bima Arya: Dana Rantau Harus Menggerakkan Investasi
Bima menilai Sumbar memiliki modal ekonomi yang kuat untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh potensi tersebut melalui strategi yang terarah.
Selain mengandalkan belanja pemerintah, setiap daerah harus mampu membangun ekosistem ekonomi yang melibatkan dunia usaha, masyarakat, dan investor. Dengan demikian, berbagai sektor ekonomi dapat tumbuh secara bersamaan.
“Potensi dana rantau ini perlu dimaksimalkan agar memberikan manfaat jangka panjang, termasuk untuk investasi dan infrastruktur. Setiap daerah juga harus mampu mengenali potensinya dan membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi sesuai karakteristik masing-masing,” ujarnya.
Mahyeldi Bidik Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 8 Persen
Di sisi lain, Gubernur Mahyeldi Ansharullah mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota mempercepat investasi, memperkuat hilirisasi, serta mengembangkan sektor unggulan daerah.
Melalui langkah tersebut, Mahyeldi menargetkan ekonomi Sumbar tumbuh 8 persen pada 2029. Pemerintah provinsi juga ingin mempercepat pemulihan ekonomi setelah bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah pada akhir November 2025.
Mahyeldi menjelaskan, ekonomi Sumbar tumbuh 3,37 persen sepanjang 2025. Namun, bencana hidrometeorologi menimbulkan kerusakan dan kerugian yang mencapai sekitar Rp33,527 triliun. Selain itu, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp21,45 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dampak bencana tersebut cukup besar. Enam daerah terdampak menyumbang sekitar 58,9 persen terhadap perekonomian Sumbar.
Ekonomi Sumbar Mulai Tunjukkan Pemulihan
Meski menghadapi tekanan akibat bencana, ekonomi Sumbar mulai menunjukkan perbaikan. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen. Selanjutnya, pada triwulan II 2026, pertumbuhan tercatat sebesar 4,54 persen.
Secara kumulatif, ekonomi Sumbar tumbuh 4,77 persen sepanjang semester I 2026.
Untuk menjaga momentum tersebut, Mahyeldi mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penguatan hilirisasi, pengembangan UMKM, serta perbaikan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pemerintah daerah perlu mempercepat investasi dan mengarahkan belanja pemerintah pada program yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik atau perencanaan, melainkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita ingin pertumbuhan itu berdampak pada peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, penurunan kemiskinan, dan penguatan daya beli masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi Minta Daerah Susun Program Konkret
Selanjutnya, Mahyeldi meminta setiap kabupaten dan kota segera menyusun langkah konkret sesuai potensi dan persoalan daerah masing-masing.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang jelas. Setiap pemerintah daerah harus menentukan lokasi program, penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, kebutuhan anggaran, serta dukungan lintas pemerintahan.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah dapat mengukur kemajuan setiap program sekaligus memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai target.
Mahyeldi berharap rapat koordinasi itu menghasilkan aksi nyata untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan hilirisasi, dan mempererat hubungan ekonomi antardaerah di Sumbar.
BPS Dorong UMKM Terhubung dengan Industri Besar
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem usaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Menurut Sonny, pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak jumlah UMKM. Pemerintah juga perlu mendorong pelaku usaha kecil menjalin kerja sama dengan industri berskala besar.
Melalui keterhubungan tersebut, UMKM dapat masuk ke dalam rantai pasok industri dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan sektor manufaktur maupun industri lainnya.
Sonny mencontohkan Jepang yang mampu menjaga peran UMKM dalam industri otomotif melalui jaringan pemasok suku cadang dan komponen. Ia menilai Sumbar dapat mempelajari pola tersebut untuk memperkuat hubungan antarpelaku usaha sekaligus mengembangkan sektor unggulan daerah.
Sensus Ekonomi 2026 Jadi Acuan Kebijakan
Selain memperkuat ekosistem usaha, Sonny mengingatkan pemerintah tentang pentingnya data ekonomi yang akurat.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah mengenali sumber pertumbuhan ekonomi dan menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Karena itu, ia meminta BPS provinsi serta kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah dapat menyusun strategi percepatan ekonomi berdasarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi nyata setiap daerah.
FAQ
1. Berapa potensi dana perantau Minangkabau?
Potensi dana perantau Minangkabau mencapai sekitar Rp20 triliun.
2. Mengapa Wamendagri menyoroti dana perantau?
Karena dana tersebut memiliki peluang besar untuk menggerakkan investasi, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan ekonomi produktif di Sumbar.
3. Berapa target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2029?
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sumbar mencapai 8 persen pada 2029.
4. Berapa pertumbuhan ekonomi Sumbar pada semester I 2026?
Ekonomi Sumbar tumbuh secara kumulatif sebesar 4,77 persen pada semester I 2026.
5. Apa strategi pemerintah Sumbar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi?
Pemerintah mendorong percepatan investasi, hilirisasi, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan UMKM, perbaikan konektivitas antarwilayah, dan optimalisasi belanja pemerintah.(Tim)
