PADANG – Integrasi ekonomi Sumatera
Sepuluh pemerintah provinsi di Sumatera mulai memperkuat kerja sama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan. Mereka menyatukan strategi pembangunan, memperluas konektivitas transportasi, dan memperlancar perdagangan antardaerah agar setiap provinsi mampu mengoptimalkan potensi ekonominya.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Padang, Kamis (12/11/2026). Dalam forum itu, seluruh gubernur se-Sumatera menandatangani kesepakatan bersama bertajuk MUFAKAT TUAH SAKATO.
Melalui kesepakatan bertema “Barek Samo Dipikua, Ringan Samo Dijinjiang: Sumatera Tumbuh Bersama”, sepuluh provinsi menargetkan pembangunan regional yang lebih terintegrasi. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kolaborasi antardaerah menjadi kunci untuk memperkuat daya saing ekonomi Sumatera.
Mahyeldi Tekankan Pentingnya Kolaborasi Antardaerah
Saat membuka kegiatan, Mahyeldi mengajak seluruh pemerintah provinsi memperkuat sinergi dalam mengembangkan potensi unggulan masing-masing daerah.
Sumatera memiliki kekuatan ekonomi yang beragam. Sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, energi, dan pariwisata menyimpan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan kawasan.
Namun, setiap daerah membutuhkan dukungan daerah lain agar potensi tersebut menghasilkan manfaat yang lebih luas.
“Jawabannya adalah kolaborasi, konektivitas, dan sinergi. Potensi yang dimiliki masing-masing daerah di Sumatera akan memberikan dampak maksimal apabila dikembangkan secara bersama-sama,” tegas Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pemerintah provinsi tidak bisa menyelesaikan persoalan pembangunan regional melalui kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri.
Kelancaran distribusi barang, perluasan akses pasar, pengembangan kawasan industri, serta penguatan perdagangan dan pariwisata membutuhkan koordinasi lintas wilayah.
Karena itu, ia mengajak seluruh provinsi menyusun perencanaan pembangunan Sumatera secara terpadu. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menyampaikan hasil perencanaan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dengan langkah tersebut, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kebutuhan dan potensi Sumatera dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional.
Kereta Trans Sumatera Jadi Agenda Strategis
Selain memperkuat koordinasi pembangunan, para gubernur juga mendorong peningkatan konektivitas transportasi. Mahyeldi menilai Sumatera membutuhkan jaringan transportasi darat, kereta api, dan laut yang saling terhubung.
Dalam agenda tersebut, percepatan pengembangan Kereta Trans Sumatera menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pelabuhan untuk memperlancar arus barang dan mobilitas masyarakat.
Konektivitas transportasi yang kuat akan mempererat hubungan antar kawasan ekonomi. Selain itu, jaringan transportasi yang terintegrasi dapat memperluas akses pasar dan menekan biaya distribusi.
Dampaknya juga menyentuh kehidupan masyarakat. Kelancaran distribusi kebutuhan pokok, misalnya, dapat membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Tak hanya itu, kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO juga mendorong optimalisasi layanan Tol Laut. Program ini diharapkan memperkuat perdagangan antardaerah sekaligus memperluas jangkauan distribusi barang.
Pemerintah Daerah Perlu Bangun Konektivitas Tangguh Bencana
Di samping mempercepat pembangunan infrastruktur, Mahyeldi mengingatkan seluruh daerah agar memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaan konektivitas.
Bencana dapat mengganggu jalan, jembatan, pelabuhan, dan jalur transportasi lainnya. Akibatnya, distribusi kebutuhan pokok, kegiatan ekonomi, serta pelayanan publik bisa mengalami hambatan.
Oleh sebab itu, pemerintah provinsi perlu menyiapkan jalur alternatif dan strategi menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi.
Dengan perencanaan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha tetap dapat menjalankan kegiatan ekonomi ketika bencana mengganggu jalur transportasi utama.
DTSEN Jadi Acuan Perencanaan Sosial Ekonomi
Kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Para gubernur juga mendorong penguatan forum komunikasi dan koordinasi lintas provinsi.
Forum tersebut dapat membantu pemerintah daerah menyelaraskan program, membahas persoalan bersama, dan memantau perkembangan pembangunan regional.
Selain itu, para gubernur mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data utama. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut untuk menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi kebijakan sosial ekonomi.
“Kita sepakat untuk tumbuh bersama melalui kolaborasi dan sinergitas para pihak. Tidak hanya di bidang infrastruktur tapi juga sosial dan ekonomi,” ungkap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator sosial ekonomi dalam menentukan arah pembangunan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengejar kenaikan angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera.
Evaluasi Berkala, Kepri dan Jambi Jadi Tuan Rumah Berikutnya
Untuk menjaga konsistensi kerja sama, seluruh pemerintah provinsi akan mengevaluasi rekomendasi pembangunan sekurang-kurangnya setiap enam bulan.
Sementara itu, pemerintah provinsi se-Sumatera akan menggelar evaluasi tingkat regional minimal satu kali setiap tahun.
Melalui mekanisme tersebut, setiap daerah dapat memantau perkembangan program dan memperkuat koordinasi untuk mengatasi berbagai hambatan pembangunan.
Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE pada 2027. Kemudian, Provinsi Jambi mendapat giliran menyelenggarakan kegiatan serupa pada 2028.
Rangkaian agenda tersebut diharapkan menjaga kesinambungan komunikasi antardaerah. Dengan begitu, sepuluh provinsi dapat terus memperkuat kerja sama dan mengembangkan potensi ekonomi Sumatera.
Kegiatan Konreg PDRB-ISE 2026 turut menghadirkan Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ; Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Moh Edy Mahmud; serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Andy Setyo Biwado.
Selain itu, hadir Direktur Sistem Perimbangan Keuangan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Dr. Subandono, SE, M.Sc; Executive Vice President of Strategic Business Growth PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ir. Bernike Christiawan, S.T., IPM., MIRSE., ASEAN Eng; serta perwakilan pemerintah provinsi se-Sumatera.
FAQ
1. Apa tujuan kesepakatan MUFAKAT TUAH SAKATO?
Kesepakatan ini bertujuan memperkuat kerja sama sepuluh provinsi di Sumatera dalam bidang infrastruktur, transportasi, perdagangan, sosial, dan ekonomi.
2. Mengapa pemerintah provinsi perlu memperkuat konektivitas Sumatera?
Konektivitas yang kuat membantu memperlancar distribusi barang, memperluas akses pasar, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mendukung pengendalian inflasi.
3. Apa saja program prioritas dalam kesepakatan tersebut?
Program prioritas mencakup percepatan Kereta Trans Sumatera, optimalisasi layanan Tol Laut, penguatan koordinasi antardaerah, serta pemanfaatan DTSEN untuk perencanaan sosial ekonomi.
4. Bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi gangguan bencana?
Pemerintah daerah perlu menyiapkan jalur transportasi alternatif dan strategi keberlanjutan kegiatan ekonomi agar bencana tidak menghentikan distribusi barang maupun pelayanan publik.
5. Seberapa sering pemerintah provinsi mengevaluasi kesepakatan?
Setiap provinsi akan melakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Sementara itu, pemerintah provinsi se-Sumatera menggelar evaluasi regional minimal satu kali setiap tahun.
6. Provinsi mana yang menjadi tuan rumah Konreg PDRB-ISE berikutnya?
Kepulauan Riau akan menjadi tuan rumah pada 2027, sedangkan Jambi akan menyelenggarakan Konreg PDRB-ISE pada 2028.(Tim)
