KERINCI – penambahan OPD Kerinci
Rencana Pemerintah Kabupaten Kerinci menambah dan memekarkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik kini menyoroti kebutuhan anggaran yang muncul seiring perubahan struktur pemerintahan tersebut.
Terlebih lagi, pemerintah daerah tengah menghadapi tuntutan efisiensi dalam pengelolaan APBD. Karena itu, masyarakat ingin mengetahui alasan, kebutuhan, serta manfaat dari setiap OPD yang masuk dalam rancangan perubahan tersebut.
Rencana itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sejumlah usulan bahkan menyentuh perubahan struktur organisasi yang cukup besar.
Sejumlah OPD Masuk Rancangan Perubahan
Dalam Ranperda tersebut, Pemkab Kerinci mengusulkan beberapa perubahan organisasi.
Usulan itu mencakup pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Pemerintah juga mengusulkan pemisahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi dua organisasi berbeda.
Nantinya, pemerintah mengarahkan urusan tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembentukan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda.
Jika melihat struktur pemerintahan saat ini, Kabupaten Kerinci memiliki sekitar 27 OPD dan 18 kecamatan. Maka, perubahan tersebut tentu membutuhkan perhitungan anggaran secara menyeluruh.
Efisiensi APBD Jadi Sorotan
Masyarakat mempertanyakan kemampuan APBD dalam menopang tambahan kebutuhan birokrasi tersebut.
Sebab, setiap OPD membutuhkan aparatur, pejabat, ruang kerja, perlengkapan, sarana pendukung, belanja administrasi, hingga biaya operasional tahunan.
Karena itu, pemerintah perlu menghitung seluruh kebutuhan tersebut sebelum DPRD mengambil keputusan terhadap Ranperda.
Apalagi, Pemkab Kerinci juga menghadapi penyesuaian fiskal dalam pembahasan anggaran. Kondisi itu membuat pemerintah perlu menentukan prioritas dengan lebih cermat.
Dengan demikian, pembentukan OPD baru perlu menunjukkan manfaat yang jelas bagi pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
Kebijakan Sungai Penuh Jadi Pembanding
Perubahan struktur OPD Kerinci juga memunculkan perbandingan dengan kebijakan Pemerintah Kota Sungai Penuh.
Pada awal 2026, Pemkot Sungai Penuh menggabungkan sejumlah OPD. Pemerintah daerah menyebut langkah tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan serta menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan pelayanan publik.
Perda Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2025 juga mengatur penggabungan sejumlah perangkat daerah. Kebijakan itu mendorong efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja sekaligus mengurangi potensi tumpang tindih tugas dan fungsi.
Karena itu, sebagian masyarakat Kerinci mempertanyakan perbedaan arah kebijakan kedua daerah tersebut.
Sungai Penuh memilih penggabungan sejumlah organisasi. Sementara itu, Kerinci mengusulkan penambahan dan pemekaran beberapa OPD.
Warga Minta Pemerintah Jelaskan Biaya
Arkan, salah seorang warga Kerinci, meminta pemerintah menjelaskan dampak pembentukan OPD baru terhadap anggaran pembangunan.
“Yang kita pertanyakan, apakah dengan dibentuknya OPD baru nanti tidak mengganggu pembangunan? Saat ini kan pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Menurut kami lebih baik anggaran difokuskan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Arkan salah seorang warga Kerinci.
Menurut Arkan, pemerintah perlu membuka perhitungan anggaran secara transparan sebelum pembentukan OPD baru berlanjut.
“Kota Sungai Penuh beberapa waktu lalu justru menggabungkan beberapa dinas karena alasan efisiensi. Kerinci malah mau menambah OPD. Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat. Kalau memang ada urgensinya, jelaskan kepada publik berapa biaya yang dibutuhkan dan apa manfaat langsungnya,” katanya.
Target PAD Bapenda Perlu Jelas
Rencana pembentukan Bapenda juga membutuhkan penjelasan mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika pemerintah ingin membentuk Bapenda untuk memperkuat pengelolaan pendapatan, pemerintah perlu menetapkan target yang terukur. Publik juga perlu mengetahui tambahan PAD yang pemerintah targetkan setelah lembaga tersebut menjalankan tugasnya.
Selanjutnya, pemerintah perlu membandingkan target tambahan pendapatan dengan kebutuhan anggaran Bapenda.
Perbandingan itu penting agar masyarakat dapat melihat manfaat fiskal dari pembentukan organisasi baru secara lebih jelas.
Pemisahan Satpol PP dan Damkar
Rencana pemisahan Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga memerlukan kajian yang matang.
Pemerintah perlu menghitung beban kerja, kebutuhan personel, fasilitas, perlengkapan, serta biaya operasional masing-masing organisasi.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan pembagian tugas agar kedua organisasi tidak mengalami tumpang tindih kewenangan.
Dengan kajian tersebut, DPRD dapat melihat kebutuhan organisasi secara lebih objektif sebelum mengambil keputusan.
DPRD Perlu Uji Setiap Usulan
Pembahasan Ranperda memberi DPRD Kerinci ruang untuk menguji seluruh usulan pemerintah.
DPRD dapat meminta penjelasan mengenai urgensi pembentukan setiap OPD. Selain itu, DPRD dapat meminta data tentang kebutuhan pegawai, fasilitas, anggaran, beban kerja, serta manfaat pelayanan.
DPRD juga perlu melihat dampak jangka panjang terhadap APBD. Sebab, pemerintah tidak hanya menghadapi biaya pembentukan organisasi, tetapi juga biaya operasional setiap tahun.
FAQ
1. Apa saja perubahan OPD yang masuk dalam Ranperda Kerinci?
Usulan tersebut mencakup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapenda, serta pemisahan Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Mengapa masyarakat mempertanyakan rencana tersebut?
Masyarakat mempertanyakan kebutuhan anggaran dan dampaknya terhadap ruang fiskal APBD ketika pemerintah daerah juga mendorong efisiensi.
3. Apa yang perlu pemerintah jelaskan terkait Bapenda?
Pemerintah perlu menjelaskan target tambahan PAD, kebutuhan biaya operasional, sumber pendapatan yang menjadi sasaran, serta manfaat pembentukan Bapenda.
4. Apa yang perlu dikaji dalam pemisahan Satpol PP dan Damkar?
Pemerintah perlu menghitung beban kerja, kebutuhan personel, fasilitas, perlengkapan, pembagian kewenangan, dan biaya operasional kedua organisasi.
5. Apa peran DPRD dalam pembahasan Ranperda?
DPRD dapat menguji urgensi, kebutuhan anggaran, beban kerja, kebutuhan aparatur, potensi tumpang tindih, serta dampak perubahan OPD terhadap pelayanan masyarakat.(Tim)
