PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2027 sebesar 6,29 persen. Melalui kebijakan ini, pekerja di Sumbar akan memperoleh upah minimum Rp3.383.258 per bulan mulai Januari 2027.
Kenaikan tersebut mencapai Rp200.303 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.182.955. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menetapkan angka baru itu melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026.
Selain menaikkan UMP, Pemprov Sumbar juga mendorong penerapan upah minimum sektoral untuk empat bidang usaha. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pekerja sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan perusahaan.
Mahyeldi: Kenaikan UMP Harus Sejahterakan Pekerja
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa kebijakan kenaikan upah harus mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan kemampuan pengusaha agar perusahaan tetap berkembang dan membuka kesempatan kerja.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mahyeldi, pemerintah perlu membangun kebijakan pengupahan melalui dialog dan pertimbangan yang seimbang. Karena itu, seluruh unsur terkait harus mengambil peran dalam merumuskan keputusan.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pekerja memperoleh perlindungan yang layak. Di sisi lain, pengusaha juga dapat menjaga kelangsungan operasional dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis.
Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Dasar Kenaikan UMP
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi merumuskan kenaikan UMP 2027 melalui Rapat Pleno pada Rabu (18/11/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, serta akademisi. Seluruh peserta membahas indikator ekonomi dan ketenagakerjaan sebelum menyepakati besaran kenaikan upah.
Dewan Pengupahan menggunakan tiga indikator utama dalam pembahasan tersebut, yaitu:
Inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (c-to-c).
Nilai alfa sebesar 0,7.
Firdaus mengatakan, ketiga indikator itu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP. Selain itu, keterlibatan berbagai unsur membantu pemerintah menampung aspirasi pekerja dan pengusaha.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
UMSP Sumbar 2027 Capai Rp3,48 Juta
Selain UMP reguler, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 sebesar Rp3.483.258.
Angka tersebut melampaui UMP reguler sebesar Rp100.000. Pemerintah mengarahkan rekomendasi ini kepada empat sektor usaha yang memiliki karakteristik pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja khusus.
Berikut empat sektor usaha yang masuk dalam rekomendasi UMSP Sumbar 2027:
Perkebunan kelapa sawit (KBLI 01262).
Industri minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) (KBLI 10431).
Industri minyak goreng kelapa sawit (KBLI 10437).
Pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik (KBLI 35151).
Empat Sektor Punya Karakteristik Pekerjaan Berbeda
Firdaus menjelaskan bahwa setiap sektor usaha memiliki tingkat kesulitan dan kebutuhan tenaga kerja yang berbeda. Oleh sebab itu, pemerintah mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum menyusun rekomendasi upah sektoral.
Aspek tersebut mencakup tingkat keahlian, risiko pekerjaan, beban kerja, serta kebutuhan tenaga kerja dengan spesialisasi tertentu.
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.
Pertimbangan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam membedakan upah sektoral dari upah minimum provinsi reguler. Dengan demikian, sektor usaha yang memiliki tuntutan pekerjaan khusus memperoleh perhatian tersendiri dalam kebijakan pengupahan.
UMP Sumbar 2027 Berlaku 1 Januari
Pemprov Sumbar menetapkan 1 Januari 2027 sebagai awal pemberlakuan UMP baru. Artinya, besaran Rp3.383.258 menjadi acuan upah minimum provinsi mulai tanggal tersebut.
Sementara itu, rekomendasi UMSP sebesar Rp3.483.258 menjadi acuan sektoral bagi empat bidang usaha yang masuk dalam kesepakatan Dewan Pengupahan.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sumbar berharap kenaikan pendapatan pekerja dapat mendorong daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah ingin menjaga iklim investasi dan mendorong dunia usaha agar terus menciptakan lapangan kerja.
FAQ
1. Berapa UMP Sumatera Barat tahun 2027?
Pemprov Sumbar menetapkan UMP 2027 sebesar Rp3.383.258 per bulan.
2. Berapa persen kenaikan UMP Sumbar 2027?
UMP Sumbar naik 6,29 persen atau bertambah Rp200.303 dibandingkan tahun 2026.
3. Kapan UMP Sumbar 2027 mulai berlaku?
UMP Sumbar 2027 mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
4. Berapa UMSP Sumbar tahun 2027?
Dewan Pengupahan Sumbar menyepakati rekomendasi UMSP 2027 sebesar Rp3.483.258. Nilainya lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan UMP reguler.
5. Apa saja sektor yang masuk rekomendasi UMSP Sumbar 2027?
Empat sektor tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit (CPO), industri minyak goreng kelapa sawit, dan pengoperasian instalasi penyediaan tenaga listrik.
6. Apa indikator kenaikan UMP Sumbar 2027?
Dewan Pengupahan mempertimbangkan inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi 3,99 persen (c-to-c), dan nilai alfa 0,7.(Tim)










