BENGKULU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat kualitas pelayanan publik agar masyarakat menikmati layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut sekaligus memperkuat pelaksanaan program Bantu Rakyat yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Karena itu, Gubernur Helmi Hasan menghadiri Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (28/7/2026). Melalui forum tersebut, Pemprov Bengkulu mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan mutu pelayanan secara berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah ingin memanfaatkan penilaian Ombudsman sebagai tolok ukur untuk memperbaiki tata kelola pelayanan. Langkah tersebut juga bertujuan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Penilaian Ombudsman Dorong Perbaikan Pelayanan
Helmi Hasan menegaskan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyambut positif pelaksanaan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026. Menurutnya, setiap OPD harus memanfaatkan hasil penilaian sebagai bahan evaluasi agar kualitas pelayanan terus meningkat.
“Hasil penilaian ini diharapkan menjadi bahan pembenahan bagi seluruh perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Helmi Hasan.
Lebih lanjut, ia menilai pelayanan publik yang berkualitas akan mempercepat keberhasilan program Bantu Rakyat. Oleh sebab itu, setiap perangkat daerah harus terus menghadirkan layanan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Helmi Hasan Minta Aparatur Utamakan Kepentingan Masyarakat
Helmi Hasan meminta seluruh aparatur menjadikan pelayanan publik sebagai tanggung jawab utama. Menurutnya, setiap pegawai harus mengutamakan kepentingan masyarakat daripada sekadar mengejar nilai dalam penilaian Ombudsman.
“Seluruh aparatur harus menjadikan peningkatan kualitas pelayanan bukan semata-mata untuk memperoleh hasil penilaian yang baik, tetapi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, Pemprov Bengkulu akan menjalankan seluruh rekomendasi Ombudsman yang muncul dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Dengan cara itu, pemerintah ingin meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat kepuasan masyarakat.
Entry Meeting Jadi Langkah Awal Penilaian 2026
Pada kesempatan yang sama, Abdul Ghoffar menjelaskan bahwa Entry Meeting menjadi tahapan awal dalam rangkaian Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026.
Menurutnya, Ombudsman RI menyelenggarakan penilaian tersebut untuk mengukur kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pencegahan maladministrasi di setiap instansi penyelenggara pelayanan.
Selanjutnya, hasil penilaian akan membantu pemerintah daerah menyusun langkah perbaikan yang lebih terarah. Dengan demikian, setiap instansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara konsisten.
Pemprov Bengkulu Perkuat Komitmen Bantu Rakyat
Pemprov Bengkulu menempatkan pelayanan publik sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan program Bantu Rakyat. Karena itu, pemerintah terus mendorong setiap OPD menghadirkan layanan yang cepat, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui komitmen tersebut, pemerintah berharap masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar sekaligus merasakan perubahan nyata dalam setiap layanan yang diberikan.
FAQ
Apa tujuan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026?
Ombudsman RI menggelar penilaian untuk mengukur kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan maladministrasi.
Mengapa Pemprov Bengkulu mendukung penilaian Ombudsman?
Pemprov Bengkulu ingin memanfaatkan hasil penilaian sebagai dasar evaluasi dan perbaikan pelayanan di seluruh perangkat daerah.
Apa pesan Gubernur Helmi Hasan kepada aparatur?
Helmi Hasan meminta seluruh aparatur mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan hanya mengejar nilai penilaian.
Apa hubungan program Bantu Rakyat dengan pelayanan publik?
Program Bantu Rakyat membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.(Tim)
