JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu kembali menjadi perhatian publik. Di tengah proses penyusunan di Komisi II DPR, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan DPR dan pemerintah agar tidak menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tanpa kajian ilmiah yang kuat dan partisipasi publik yang bermakna.
Selain itu, Perludem meminta DPR menyelaraskan seluruh materi RUU Pemilu dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Organisasi tersebut menilai langkah itu penting agar revisi undang-undang benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus menjaga hak politik masyarakat.
Karena itu, Perludem menegaskan pembahasan RUU Pemilu tidak cukup hanya membahas kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, DPR perlu menjadikan putusan MK sebagai landasan utama dalam menyusun aturan baru.
Perludem Soroti Tiga Isu Penting
Manajer Program Perludem, Kahfi Adlan Hafiz, mengatakan organisasinya telah menyusun sejumlah catatan terhadap RUU Pemilu yang kini berada dalam pembahasan Komisi II DPR.
“Ada beberapa, fokus kami selain di beberapa aspek penting, juga di beberapa pasal yang telah direvisi oleh MK,” kata Adlan saat dihubungi, Kamis (23/7).
Menurut Adlan, perhatian Perludem berpusat pada tiga isu besar yang memiliki pengaruh langsung terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang.
Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Pertama, Perludem menyoroti pelaksanaan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Melalui putusan tersebut, MK mengakhiri sistem pemilu lima kotak. Selanjutnya, MK menetapkan jeda pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal selama paling singkat dua tahun hingga dua setengah tahun.
Namun, Adlan menjelaskan pelaksanaan aturan itu tetap memerlukan penyesuaian sejumlah regulasi agar seluruh tahapan pemilu berjalan selaras.
“Putusan ini tidak bisa langsung dilaksanakan karena format keserentakan punya konsekuensi pada aturan-aturan lain, seperti UU Pilkada yang harus dikodifikasikan dan di merge ke dalam UU Pemilu,” katanya.
Sistem Pileg dan Dapil Ikut Menjadi Perhatian
Selanjutnya, Perludem juga menyoroti kemungkinan perubahan sistem pemilihan legislatif dari sistem terbuka menuju sistem tertutup atau sistem campuran.
Menurut Adlan, pembahasan itu juga berkaitan dengan penyusunan daerah pemilihan (dapil), konversi suara menjadi kursi, hingga mekanisme pencalonan presiden.
“Dalam konteks perdebatan antar partai, memang banyak terletak dalam aspek sistem Pemilu, dimana dalam aspek ini juga terdapat beberapa putusan MK yang krusial, seperti pemisahan pemilu nasional-lokal, sistem pemilu legislatif, penyusunan dapil, serta ambang batas parlemen dan pencalonan presiden,” katanya.
Perludem Khawatir DPR Menaikkan Ambang Batas Parlemen
Di sisi lain, Perludem mengingatkan DPR agar tidak menaikkan ambang batas parlemen setelah MK memerintahkan perubahan terhadap ketentuan parliamentary threshold 4 persen.
Adlan menjelaskan putusan MK meminta DPR dan pemerintah menentukan besaran ambang batas melalui pertimbangan yang rasional dan ilmiah. Meski demikian, ia melihat peluang kenaikan angka tersebut masih terbuka karena beberapa partai politik telah menyampaikan usulan serupa.
“Potensi besarnya, angka threshold ditingkatkan tanpa ada proses meaningful participation dan penelitian tentang efektivitas angka threshold tersebut,” katanya.
Perludem Dorong Penurunan Threshold Menjadi 1 Persen
Sebaliknya, Perludem mengusulkan penurunan ambang batas parlemen menjadi 1 persen.
Adlan menilai angka 4 persen tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Bahkan, aturan itu hanya mempersempit peluang partai politik kecil untuk memperoleh kursi di DPR.
Selain itu, aturan tersebut juga mengurangi tingkat proporsionalitas hasil pemilu. Pada Pemilu 2024, sekitar 10 persen suara pemilih tidak berubah menjadi kursi karena partai pilihannya gagal melewati ambang batas parlemen.
Perludem menyusun usulan angka 1 persen berdasarkan teori effective threshold dari Taagepera. Perhitungan itu mempertimbangkan jumlah daerah pemilihan, jumlah kursi parlemen, serta rata-rata besaran dapil.
“Ada juga usulan untuk disesuaikan dengan jumlah AKD, yang juga lebih punya basis ilmiah dibanding hanya menyebutkan angka saja,” katanya.
Tidak Semua Putusan MK Berlaku Otomatis
Lebih lanjut, Adlan menjelaskan bahwa sebagian putusan MK langsung berlaku tanpa memerlukan aturan turunan karena memiliki sifat self-executable.
Sebaliknya, putusan lain masih membutuhkan pengaturan lanjutan melalui revisi undang-undang agar seluruh ketentuannya dapat berjalan secara efektif.
FAQ
Mengapa Perludem mengingatkan DPR terkait ambang batas parlemen?
Karena Perludem khawatir DPR menaikkan parliamentary threshold tanpa kajian ilmiah dan tanpa melibatkan partisipasi publik secara bermakna.
Apa saja isu yang menjadi perhatian Perludem dalam RUU Pemilu?
Perludem menyoroti pemisahan pemilu nasional dan daerah, sistem pemilihan legislatif, penyusunan dapil, serta ambang batas parlemen.
Berapa ambang batas parlemen yang diusulkan Perludem?
Perludem mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 1 persen berdasarkan teori effective threshold yang memiliki dasar akademik.
Mengapa putusan MK tentang pemisahan pemilu belum dapat diterapkan sepenuhnya?
Karena pelaksanaannya memerlukan penyesuaian sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Pilkada dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
Apa tujuan utama usulan Perludem?
Perludem ingin mendorong sistem pemilu yang lebih proporsional, adil, serta sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip demokrasi.(Tim)
