DHARMASRAYA – pengawasan anggaran Dharmasraya
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mendorong penguatan pengawasan anggaran sejak tahap perencanaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencegah korupsi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Annisa menegaskan komitmen tersebut melalui penandatanganan kesepakatan bersama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (8/10/2026). Forum ini mempertemukan kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Melalui kesepakatan itu, Annisa ingin memastikan setiap perangkat daerah mengutamakan transparansi dan integritas saat menjalankan tugas. Karena itu, pemerintah perlu mengawal setiap tahapan, mulai dari penyusunan program, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.
Annisa Dorong Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran
Bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pencegahan korupsi membutuhkan langkah nyata dalam pelaksanaan pemerintahan. Komitmen tersebut tidak cukup hanya melalui penandatanganan dokumen, tetapi juga harus tercermin dalam proses kerja sehari-hari.
Annisa menilai setiap perangkat daerah perlu mengelola anggaran secara cermat dan bertanggung jawab. Selain mengikuti ketentuan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga perlu memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat pengawasan sejak awal sekaligus mengurangi risiko penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Kemendagri dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menghadiri rapat koordinasi tersebut bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto.
Perwakilan BPKP Setya Nugraha serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) juga mengikuti kegiatan itu.
Kementerian Dalam Negeri bersama KPK menginisiasi forum tersebut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Mereka mendorong perbaikan sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan internal.
Dalam forum itu, Mahyeldi menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam mencegah korupsi. Menurutnya, pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota perlu menjalankan langkah pencegahan secara berkelanjutan.
Oleh sebab itu, setiap pemerintah daerah perlu membangun sistem kerja yang transparan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program.
KPK Soroti Peran APIP dalam Mendeteksi Penyimpangan
Ketua KPK Setyo Budiyanto menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
APIP memiliki fungsi strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan yang efektif, aparat dapat mengenali indikasi masalah dan mendorong perbaikan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran hukum.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menilai APIP memegang peran penting dalam sistem pengawasan internal pemerintah daerah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat fungsi APIP agar pengawasan berjalan efektif. Langkah ini juga membantu setiap perangkat daerah menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dalam mengelola anggaran dan menjalankan program.
Annisa: Komitmen Antikorupsi Jangan Berhenti pada Penandatanganan
Annisa menegaskan bahwa pemerintah harus menanamkan prinsip antikorupsi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, integritas harus menyertai penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
“Bagi kami, tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui proses yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berlandaskan integritas. Karena itu, komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, bukan berhenti pada penandatanganan semata,” ujar Annisa.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu terus memperbaiki tata kelola agar setiap kebijakan mengikuti ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Selain itu, seluruh OPD perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan tanggung jawab aparatur terhadap penggunaan anggaran.
Pemerintahan Bersih Jadi Fondasi Pembangunan Daerah
Annisa berharap penguatan tata kelola mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia juga menilai integritas aparatur memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Annisa hadir bersama Ketua DPRD Dharmasraya yang diwakili Fadli Aulia, Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Medison, serta sejumlah kepala OPD terkait.
FAQ
1. Apa tujuan Bupati Dharmasraya menandatangani kesepakatan antikorupsi?
Annisa Suci Ramadhani menandatangani kesepakatan untuk memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa sekaligus mencegah korupsi.
2. Kapan dan di mana kegiatan tersebut berlangsung?
Rapat koordinasi berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis, 8 Oktober 2026.
3. Apa peran APIP dalam mencegah korupsi?
APIP menjalankan pengawasan internal dan membantu pemerintah mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini agar perangkat daerah dapat segera mengevaluasi proses kerja.
4. Siapa saja yang menghadiri rapat koordinasi tersebut?
Kegiatan itu dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, perwakilan BPKP dan LKPP, serta kepala daerah dan Ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
5. Apa harapan Bupati Annisa melalui penguatan tata kelola?
Annisa berharap pemerintah menghadirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.(Tim)
