JAMBI – Pengawasan Dana Desa BPD Sungai Penuh
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, H. Fajran, SP., M.Si. mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan pengelolaan Dana Desa.
Menurut Fajran, BPD tidak cukup hanya memahami tugas kelembagaan. Anggota BPD juga perlu memiliki kemampuan untuk mengawal penggunaan anggaran desa agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut Fajran sampaikan saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi ratusan anggota BPD se-Kota Sungai Penuh di salah satu hotel di Kota Jambi, Kamis (24/9/2026).
Fajran Tekankan Tiga Fungsi BPD
Kegiatan yang digelar Lembaga Pelatihan Indonesia (LAPIN) itu berlangsung selama empat hari, 23–26 September 2026.
Panitia mengangkat tema “Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa”.
Selain Fajran, pembukaan Bimtek turut menghadirkan Kepala BPSDM Provinsi Jambi, Pembina Lembaga Pelatihan Indonesia, Kepala DPMD Kota Sungai Penuh, panitia serta sejumlah tamu undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Fajran menilai peningkatan kapasitas BPD sangat penting. Sebab, BPD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di tingkat desa.
“Bimtek ini penting untuk menambah ilmu dan wawasan anggota BPD, khususnya sebagai pembekalan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dengan demikian, target pembangunan sesuai visi dan misi desa maupun visi dan misi Kota Sungai Penuh dapat tercapai,” ujar Fajran.
BPD Diminta Awasi Pengelolaan Dana Desa
Fajran juga menempatkan fungsi pengawasan sebagai bagian penting dari peran BPD. Ia mendorong anggota BPD memahami perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan desa.
Dengan kemampuan tersebut, BPD dapat ikut memastikan pemerintah desa menjalankan program sesuai kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan.
Karena itu, Fajran menilai BPD perlu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa. Sinergi tersebut juga perlu melibatkan pemerintah kota agar program pembangunan desa memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan daerah.
Ketua DPD Partai Demokrat Kota Sungai Penuh itu menegaskan BPD memiliki posisi penting dalam mendukung pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terus memperkuat kerja sama.
DPRD Buka Ruang Komunikasi dengan BPD
Fajran mengatakan DPRD Kota Sungai Penuh siap membuka ruang komunikasi dengan BPD. Menurutnya, komunikasi tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan yang muncul di tingkat desa.
“Kami DPRD Kota Sungai Penuh membuka diri untuk berkomunikasi dan berdiskusi terkait pembangunan Kota Sungai Penuh yang terintegrasi dengan desa. Kami mengimbau kepada BPD se-Kota Sungai Penuh, mari kita satukan hati, satukan pikiran dan satukan gerak untuk membangun Kota Sungai Penuh Juara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fajran berharap pembangunan desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap program perlu memiliki keterkaitan dengan arah pembangunan Kota Sungai Penuh secara keseluruhan.
Sinergi Jadi Kunci Pembangunan Desa
Fajran juga menilai peningkatan kapasitas anggota BPD perlu berjalan beriringan dengan penguatan sinergi antar lembaga.
BPD, pemerintah desa dan pemerintah kota memiliki peran masing-masing. Namun, komunikasi yang terbuka dapat membuat ketiganya bergerak dalam arah yang sama.
FAQ
Apa tujuan Bimtek anggota BPD se-Kota Sungai Penuh?
Bimtek bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi anggota BPD dalam menjalankan fungsi kelembagaan, termasuk legislasi, anggaran dan pengawasan.
Apa yang menjadi perhatian Fajran terhadap BPD?
Fajran mendorong BPD memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan Dana Desa.
Kapan Bimtek BPD berlangsung?
Bimtek berlangsung selama empat hari, 23–26 September 2026, di salah satu hotel di Kota Jambi.
Apa yang Fajran harapkan dari BPD?
Fajran berharap BPD memperkuat komunikasi dengan pemerintah desa dan pemerintah kota sehingga pembangunan desa dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan Kota Sungai Penuh.(*)
Penulis : Idp
Editor : Ichwan Diaspora
