JAKARTA – AHY jawab PSI soal Cawapres pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhirnya memperjelas sikap partainya terkait polemik posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. AHY menegaskan Demokrat tidak mengincar kursi Wakil Presiden dan tidak akan mengusulkan nama kandidat pengganti Gibran.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi politik yang sebelumnya muncul dari politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus. Bestari sempat mempertanyakan respons Demokrat terhadap persoalan Gibran dan mengaitkannya dengan peluang AHY menduduki kursi orang nomor dua di Indonesia.
Namun, AHY justru menekankan pentingnya menjaga konstitusi. Ia meminta seluruh pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
AHY menyampaikan penegasan itu saat memberikan keterangan di Auditorium Yudhoyono, Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
AHY Tegaskan Demokrat Tidak Mengincar Kursi Wapres
AHY menjelaskan bahwa Demokrat tidak ingin masuk dalam persaingan pengajuan kandidat pengganti Gibran. Menurutnya, konstitusi sudah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden secara jelas.
Ia merujuk Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945. Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada MPR untuk memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses itu, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu di antara kedua kandidat tersebut.
Karena itu, AHY meminta seluruh pihak menghormati pembagian kewenangan antar lembaga negara. Demokrat pun memilih tidak mengusulkan kandidat tertentu.
Selain itu, AHY mengingatkan masyarakat agar tidak memperkeruh situasi melalui spekulasi politik. Ia berharap pemerintah dan lembaga negara dapat menjalankan mekanisme konstitusi secara baik.
AHY Konsultasi dengan SBY Sebelum Menentukan Sikap
AHY juga menjelaskan bahwa dirinya telah berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebelum menyampaikan sikap resmi partai.
Keduanya melakukan komunikasi melalui video call pada Jumat pagi. Saat itu, SBY tengah menempuh perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY menyebut konsultasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan Demokrat dalam menentukan sikap politik.
“Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” ungkap AHY.
Lebih lanjut, AHY mengajak masyarakat menjaga ketenangan di tengah dinamika politik nasional. Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada Presiden dan lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya.
Bestari Barus PSI Sempat Singgung Peluang AHY Jadi Wapres
Sebelumnya, politikus PSI Bestari Barus mempertanyakan langkah sejumlah kader Demokrat dalam merespons polemik Gibran.
Bestari menilai respons cepat Demokrat memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan kepentingan politik di balik persoalan tersebut. Ia bahkan menghubungkan sikap itu dengan peluang AHY menggantikan Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Apakah ingin AHY menjadi wakil presiden? Atau pengen cepat-cepat AHY dicalonkan jadi wakil presiden?” ujar Bestari kepada awak media, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut kemudian menarik perhatian publik. Pasalnya, sejumlah kader Demokrat memang menunjukkan pandangan berbeda dalam menyikapi persoalan administrasi pendidikan Gibran yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).
PSI Soroti Perbedaan Pernyataan Kader Demokrat
Menanggapi polemik tersebut, Dedek Prayudi menjelaskan bahwa komentar Bestari merujuk pada perbedaan respons di internal Partai Demokrat.
Dedek membandingkan pernyataan Jansen Sitindaon dengan pandangan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.
Menurut Dedek, Hinca meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia juga mengingatkan pentingnya menunggu salinan resmi dan lengkap putusan MA.
Sikap tersebut, lanjut Dedek, sejalan dengan langkah PSI yang ingin mempelajari substansi putusan sebelum menentukan pandangan lebih jauh.
“Statement daripada Bang Bestari Barus, kolega saya di PSI itu, referring atau mengacu kepada statement dari Bang Jansen,” kata Dedek dalam program Kompas Petang yang disiarkan melalui kanal YouTube KompasTV, Selasa (3/11/2026).
Dedek kemudian menjelaskan bahwa sejumlah kader Demokrat menunjukkan dua respons berbeda.
Sebagian kader memilih menunggu dokumen resmi MA. Sementara itu, pihak lain sudah menyampaikan pandangan tegas mengenai posisi Gibran.
Dedek juga kembali menyinggung pernyataan Jansen yang menyebut Gibran batal demi hukum dan seharusnya mundur atau mendapat pemberhentian.
PSI Minta Publik Tidak Terburu-buru Menilai Putusan MA
Lebih lanjut, Dedek menilai desakan agar Gibran mundur atau berhenti dari jabatannya terlalu dini.
Menurutnya, publik perlu memahami substansi putusan MA secara utuh sebelum menarik kesimpulan mengenai konsekuensi hukumnya.
Karena itu, PSI memilih menunggu salinan resmi dan lengkap putusan MA. Setelah mempelajari dokumen tersebut, PSI dapat menentukan sikap berdasarkan isi putusan, bukan sekadar asumsi.
Dedek juga menegaskan bahwa komentar Bestari merupakan respons terhadap pernyataan Jansen Sitindaon. Dengan demikian, komentar tersebut tidak otomatis mencerminkan tudingan resmi PSI bahwa Demokrat tengah mengincar kursi Wakil Presiden.
AHY Pilih Jaga Konstitusi di Tengah Polemik Gibran
Penegasan AHY memperjelas posisi Demokrat dalam polemik yang menyangkut jabatan Wakil Presiden. Partai berlambang mercy itu tidak mengusulkan nama pengganti Gibran dan memilih menghormati mekanisme konstitusi.
Di sisi lain, pernyataan Bestari Barus memperlihatkan bagaimana persoalan Gibran memunculkan spekulasi mengenai kepentingan politik sejumlah partai.
Meski demikian, AHY mengarahkan Demokrat untuk tetap fokus pada aturan ketatanegaraan. Ia juga mengajak masyarakat menjaga suasana politik agar tetap kondusif.
Dengan sikap tersebut, AHY menegaskan bahwa Demokrat tidak ingin memanfaatkan polemik Gibran untuk mendorong kepentingan pencalonan Wakil Presiden.
