SUNGAI PENUH – Berakhirnya Festival Sungai Penuh 2026 ternyata belum menutup sejumlah pertanyaan publik. Di balik kemeriahan acara selama sepekan di Lapangan Pemda Kota Sungai Penuh, masyarakat kini menyoroti bisnis penyewaan lapak yang menghasilkan perputaran uang dalam jumlah besar.
Perhatian publik mengarah pada pihak ketiga yang mengelola lapak pedagang dan berbagai aktivitas usaha selama festival. Pasalnya, tarif sewa yang mencapai jutaan rupiah untuk setiap lapak memunculkan dugaan keuntungan hingga ratusan juta rupiah.
Situasi tersebut memicu pertanyaan mengenai siapa pengelola sebenarnya, bagaimana Pemkot Sungai Penuh menentukan mitra kerja sama, dan berapa kontribusi kegiatan itu terhadap pendapatan daerah.
Nama Novrianto Mencuat dalam Polemik Festival
Di tengah berkembangnya polemik, sejumlah aktivis mulai menyebut nama Novrianto atau sosok berinisial N. Mereka menduga pria tersebut memiliki keterlibatan dalam pengelolaan lapak dan aktivitas perdagangan selama Festival Sungai Penuh 2026.
Bahkan, seorang sumber menyebut Novrianto sebagai orang dekat Wali Kota Sungai Penuh. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa sosok berinisial N memiliki jabatan kepengurusan di salah satu partai politik di daerah itu.
“Pengelolanya itu orangnyo (N,red), dia pengurus di salah satu Partai Politik di Sungai Penuh,” ungkap sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi langsung dari Novrianto. Publik juga membutuhkan penjelasan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan informasi dari sumber yang belum terverifikasi.
Tarif Sewa Lapak Tembus Rp7 Juta
Selain persoalan identitas pengelola, tarif penyewaan lapak turut menarik perhatian masyarakat. Informasi yang berkembang menyebut pengelola menetapkan harga antara Rp2 juta hingga Rp7 juta untuk setiap lapak.
Tarif tersebut memunculkan pertanyaan mengenai total pemasukan selama festival berlangsung. Apalagi, kegiatan ekonomi di Lapangan Pemda berlangsung selama satu pekan dan melibatkan sejumlah pedagang.
Jika jumlah lapak mencapai puluhan unit, nilai transaksi penyewaan berpotensi menyentuh angka ratusan juta rupiah. Namun, masyarakat belum mengetahui jumlah pasti lapak, total pedagang, maupun akumulasi pendapatan pengelola.
Karena itu, publik meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka seluruh komponen pendapatan dari aktivitas perdagangan selama festival.
Wartawan Hubungi Novrianto, Belum Ada Jawaban
Untuk menguji informasi yang berkembang, wartawan mencoba menghubungi Novrianto melalui WhatsApp pada Selasa (17/11/2026).
Namun, hingga berita ini disusun, Novrianto belum memberikan tanggapan. Nomor telepon yang bersangkutan dilaporkan tidak aktif. Sementara itu, pesan WhatsApp dari wartawan hanya menunjukkan tanda centang satu.
Dengan kondisi tersebut, wartawan belum memperoleh penjelasan langsung mengenai dugaan keterlibatan Novrianto dalam pengelolaan festival.
Publik Pertanyakan Transparansi Pemkot Sungai Penuh
Polemik ini tidak hanya menyangkut siapa yang mengelola lapak. Lebih jauh, masyarakat juga mempertanyakan transparansi pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi di kawasan fasilitas milik daerah.
Ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan Pemkot Sungai Penuh, mulai dari proses pemilihan pihak ketiga, dasar penetapan tarif, hingga kesepakatan pembagian pendapatan.
Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah pihak pengelola memberikan kontribusi ke kas daerah atau menjalankan kerja sama dengan skema tertentu.
Keterbukaan informasi menjadi penting karena masyarakat berhak mengetahui manfaat ekonomi dari kegiatan yang berlangsung di fasilitas pemerintah. Jangan sampai publik hanya mengetahui besarnya tarif lapak tanpa memperoleh gambaran mengenai pendapatan dan kontribusi festival bagi daerah.
Hingga berita ini terbit, Pemkot Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas pihak ketiga, mekanisme penunjukan pengelola, maupun total keuntungan dari penyewaan lapak Festival Sungai Penuh 2026.
Kini, masyarakat menunggu penjelasan pemerintah untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut sekaligus mengakhiri polemik yang berkembang.
FAQ
1. Siapa pihak ketiga yang mengelola Festival Sungai Penuh 2026?
Pemkot Sungai Penuh belum memberikan pengumuman resmi mengenai identitas pengelola. Sementara itu, sejumlah aktivis menyebut nama Novrianto atau sosok berinisial N, tetapi yang bersangkutan belum memberikan konfirmasi.
2. Berapa tarif sewa lapak selama festival?
Informasi yang berkembang menyebut tarif sewa lapak berkisar Rp2 juta hingga Rp7 juta untuk setiap pedagang.
3. Benarkah pengelola meraup keuntungan ratusan juta rupiah?
Sejumlah pihak menduga aktivitas penyewaan lapak menghasilkan keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Namun, belum ada data resmi mengenai total pendapatan dan keuntungan bersih.
4. Apa yang masyarakat pertanyakan kepada Pemkot Sungai Penuh?
Masyarakat meminta penjelasan mengenai proses penunjukan pihak ketiga, dasar penetapan tarif lapak, total pemasukan, serta kontribusi kegiatan terhadap pendapatan daerah.
5. Apakah Novrianto sudah memberikan tanggapan?
Wartawan telah mencoba menghubungi Novrianto melalui WhatsApp pada Selasa (17/11/2026). Namun, hingga berita ini terbit, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.(Tim)










