BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan daerahnya memperoleh pengakuan atas jutaan ton produksi kelapa sawit yang menopang perekonomian setempat. Selama ini, sebagian hasil produksi pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu justru masuk dalam pencatatan perdagangan melalui daerah lain karena pengiriman CPO melewati pelabuhan di luar provinsi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan seluruh pengiriman crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah dari Bengkulu mencantumkan label asal daerah mulai Desember 2026.
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menegaskan langkah tersebut saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Ekspor CPO Atas Nama Provinsi Bengkulu untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, di Hotel Batuah Mukomuko, Rabu (4/11).
Pertemuan itu melibatkan sejumlah pimpinan PKS di Kabupaten Mukomuko. Mereka membahas strategi memperbaiki pencatatan asal komoditas sawit agar statistik perdagangan mencerminkan kontribusi ekonomi Bengkulu secara lebih akurat.
CPO Bengkulu Justru Tercatat Lewat Pelabuhan Sumbar
Selama ini, sejumlah perusahaan mengirim CPO hasil produksi Bengkulu melalui Pelabuhan Teluk Bayur, Sumatera Barat. Kondisi tersebut memunculkan persoalan dalam pencatatan asal komoditas.
Akibatnya, data perdagangan berpotensi lebih menonjolkan nama daerah pelabuhan daripada provinsi yang menghasilkan CPO tersebut.
Mian menilai kondisi ini merugikan Bengkulu. Padahal, daerahnya menghasilkan komoditas sawit dalam jumlah besar dan turut menopang aktivitas perdagangan nasional.
“Hasil komoditas sawit ini milik kita, tetapi tercatat dengan nama Teluk Bayur. Ini tentu ironis. Maksud dan tujuan kita menggelar pertemuan ini adalah memastikan adanya keharusan yang tidak bisa ditawar lagi, agar ke depan setiap pengiriman barang memiliki label yang menunjukkan bahwa produk CPO tersebut berasal dari Bengkulu,” tegas Mian.
Karena itu, Pemprov Bengkulu mendorong setiap PKS mencantumkan identitas asal daerah pada dokumen dan label pengiriman CPO.
Produksi Sawit Bengkulu Tembus 1,5 Juta Ton
Mian menjelaskan, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas andalan yang menggerakkan perekonomian Bengkulu. Produksi komoditas ini mencapai lebih dari 1,5 juta ton per tahun.
Bahkan, Bengkulu masuk dalam delapan besar provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia.
Melihat potensi tersebut, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pengiriman CPO dari seluruh PKS.
Selain itu, pemerintah daerah akan memantau volume produksi dan pengiriman agar seluruh aktivitas perdagangan mencerminkan asal komoditas secara jelas.
Label Asal Bengkulu Perkuat Perjuangan DBH Sawit
Bagi Mian, pencantuman label asal Bengkulu bukan sekadar urusan administrasi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit dari pemerintah pusat.
Ia menilai aktivitas angkutan sawit turut membebani infrastruktur jalan daerah. Sementara itu, masyarakat membutuhkan jalan yang layak serta pembangunan di berbagai sektor.
Oleh sebab itu, Bengkulu membutuhkan data produksi dan pengiriman yang akurat sebagai dasar untuk memperjuangkan kontribusi ekonomi sektor sawit.
“Semua produk CPO harus memiliki label Bengkulu. Jalan kita rusak akibat aktivitas angkutan sawit, sementara masyarakat juga membutuhkan pembangunan. Kalau produksi dan pengirimannya tidak tercatat, bagaimana kita bisa memperjuangkan DBH sawit kepada pemerintah pusat? Karena itu, mulai Desember hingga Januari, seluruh pengiriman harus sudah terdata. Untuk Mukomuko saja, volumenya lebih dari 700 ribu ton,” bebernya.
Mian menyebut pemerintah menargetkan seluruh pengiriman masuk dalam pendataan mulai Desember 2026 hingga Januari 2027. Khusus Kabupaten Mukomuko, volumenya mencapai lebih dari 700 ribu ton.
BI Dukung Penguatan Branding Sawit Bengkulu
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat identitas komoditas sawit.
Menurut Wahyu, kejelasan asal produk melalui branding yang kuat dapat meningkatkan daya saing komoditas unggulan Bengkulu.
Lebih dari itu, pencatatan perdagangan yang akurat membantu pemerintah menyusun kebijakan ekonomi berdasarkan data yang lebih terukur.
“Produk komoditas sawit Bengkulu harus memiliki branding yang jelas demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Wahyu.
FGD tersebut juga menghadirkan Bupati Mukomuko Choirul Huda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Desman Siboro, serta Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani.
Melalui langkah ini, Pemprov Bengkulu ingin memperkuat identitas daerah sebagai penghasil sawit sekaligus meningkatkan akurasi statistik perdagangan. Dengan demikian, pemerintah memiliki landasan lebih kuat untuk memperjuangkan DBH sawit dan mendorong pembangunan daerah.
FAQ
1. Kapan pengiriman CPO Bengkulu wajib mencantumkan label asal daerah?
Pemprov Bengkulu menargetkan seluruh pengiriman CPO mencantumkan label asal Bengkulu mulai Desember 2026.
2. Mengapa CPO Bengkulu perlu mencantumkan label asal daerah?
Pencantuman label membantu pemerintah memastikan data perdagangan menunjukkan Bengkulu sebagai daerah penghasil CPO, meskipun perusahaan mengirim produknya melalui pelabuhan di provinsi lain.
3. Apa kaitan label asal CPO dengan DBH sawit?
Identitas asal produk dan data pengiriman yang akurat dapat memperkuat dasar pemerintah daerah dalam memperjuangkan DBH sawit kepada pemerintah pusat.
4. Berapa produksi kelapa sawit Bengkulu setiap tahun?
Bengkulu memiliki potensi produksi kelapa sawit lebih dari 1,5 juta ton per tahun dan masuk delapan besar provinsi penghasil sawit di Indonesia.
5. Berapa volume CPO dari Kabupaten Mukomuko?
Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut volume CPO Mukomuko mencapai lebih dari 700 ribu ton.(Tim)
