PADANG – ETPD Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, melihat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun tata kelola keuangan yang lebih tertib.
Karena itu, Arry mendorong pemerintah daerah bersama perbankan dan pemangku kepentingan lainnya memperkuat ekosistem transaksi digital. Ia menilai kolaborasi tersebut dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Arry Dorong Penguatan ETPD
Arry menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya pemerintah mengikuti perkembangan teknologi dalam mengelola transaksi keuangan. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan terbuka juga terus berkembang.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Selain itu, pemerintah perlu menjaga pengembangan ETPD agar tidak berhenti pada penggunaan teknologi transaksi. Sistem tersebut harus ikut memperkuat tata kelola keuangan dan mendukung pelayanan publik.
Digitalisasi Perkuat Tata Kelola Keuangan
Arry menjelaskan bahwa ETPD memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memindahkan transaksi dari sistem konvensional ke sistem digital.
Melalui sistem digital, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat keteraturan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem transaksi yang lebih terintegrasi.
Selanjutnya, pemerintah perlu membangun mekanisme yang mampu mendukung pengawasan dan pertanggungjawaban transaksi secara lebih efektif.
Dengan pendekatan tersebut, digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan teknis. Lebih jauh, ETPD dapat membantu pemerintah membangun tata kelola keuangan yang lebih modern dan responsif.
Kolaborasi Jadi Faktor Penting
Arry menilai pemerintah tidak dapat mengembangkan ekosistem ETPD secara sendiri-sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Karena itu, setiap pihak perlu memperkuat koordinasi dan menyatukan langkah. Kolaborasi tersebut juga penting untuk menjaga kesinambungan inovasi transaksi digital di daerah.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Arry, sinergi yang kuat juga dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat.
Bank Nagari Dorong Ekosistem Transaksi Digital
Melalui Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, para pemangku kepentingan dapat memperkuat komunikasi mengenai arah pengembangan transaksi digital pemerintah daerah.
Arry berharap forum tersebut menghasilkan gagasan baru yang dapat mendukung pengelolaan transaksi keuangan secara lebih efektif.
Selain itu, ia ingin kemitraan antarpihak terus berkembang sehingga pemerintah daerah mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
Pada akhirnya, penguatan ETPD tidak hanya menyangkut kecepatan transaksi. Sistem tersebut juga perlu membantu pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
Sejumlah Pejabat Hadiri Partnership Gathering
Sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah turut menghadiri kegiatan tersebut.
Mereka antara lain Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Kehadiran berbagai pihak tersebut memperkuat ruang dialog mengenai pengembangan transaksi digital pemerintah daerah.
FAQ
Apa itu ETPD?
ETPD merupakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Sistem ini mendorong pemerintah menggunakan transaksi elektronik dalam berbagai aktivitas keuangan daerah.
Mengapa Sumbar memperkuat ETPD?
Sumbar ingin meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas transaksi keuangan daerah sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Apakah ETPD hanya berkaitan dengan teknologi transaksi?
Tidak. ETPD juga mendukung tata kelola keuangan yang lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel.
Siapa saja yang perlu terlibat dalam pengembangan ETPD?
Pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya perlu membangun kerja sama agar ekosistem transaksi digital berkembang secara konsisten.
Apa manfaat ETPD bagi masyarakat?
ETPD dapat membantu pemerintah menghadirkan transaksi dan pelayanan yang lebih mudah, efisien, serta transparan.(Tim)
