PADANG – Perlindungan anak dari kekerasan ekstremisme Sumbar
Gubernur Sumatera Barat (SUMBAR) Mahyeldi Ansharullah meminta seluruh lingkungan terdekat anak memperkuat perlindungan dari pengaruh kekerasan ekstremisme. Ia menilai keluarga, sekolah, masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam menjaga anak dari berbagai pengaruh yang dapat mendorong perilaku kekerasan.
Mahyeldi juga mengingatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup melalui langkah penindakan. Pemerintah perlu membangun pola pendampingan yang membantu anak kembali menjalani aktivitas positif. Karena itu, setiap lingkungan harus mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema Membangun Mekanisme Pemulihan dan Resiliensi Anak Korban Jaringan Kekerasan Ekstremisme di Sumatera Barat Tahun 2026 di Hotel Santika Padang, Rabu (16/9/2026).
Keluarga dan Sekolah Jadi Benteng Awal
Mahyeldi menempatkan keluarga dan sekolah sebagai dua lingkungan utama dalam perkembangan anak. Menurutnya, kedua lingkungan tersebut dapat membantu anak mengenali pengaruh negatif sekaligus mengarahkan mereka pada kegiatan yang membangun.
Ketika anak menunjukkan kecenderungan perilaku negatif, orang dewasa perlu segera memberikan perhatian. Pendampingan juga harus menyesuaikan kondisi dan kebutuhan setiap anak.
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana menghadirkan keluarga yang kondusif, dunia pendidikan yang mampu menumbuhkan potensi anak, masyarakat yang mendukung, serta media yang tidak memberikan ruang bagi hal-hal yang merusak,” kata Mahyeldi.
Selain keluarga dan sekolah, Mahyeldi meminta masyarakat ikut menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Ia juga mengingatkan media agar menyajikan informasi secara bertanggung jawab.
“Penanganan ini harus kita lakukan, terutama berkaitan dengan pendidikan, keluarga, media sosial, dan lingkungan masyarakat,” ujarnya.
Data Kekerasan di Sekolah Perlu Jadi Alarm
Mahyeldi kemudian mengungkap hasil screening pada sejumlah sekolah tingkat SLTA di Sumbar. Hasil tersebut menunjukkan sekitar 21 persen responden pernah melakukan perilaku kekerasan.
Data itu menjadi perhatian bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab, pola kekerasan yang tidak mendapat perhatian sejak awal dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan. Sekolah, keluarga, dan masyarakat juga perlu membuka ruang komunikasi agar anak dapat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Pemerintah Perkuat Koordinasi
Mahyeldi menilai setiap lembaga perlu memiliki pemahaman yang sama dalam menangani anak yang menghadapi persoalan kekerasan ekstremisme. Ia menyampaikan hal itu sebagai salah satu alasan Pemprov Sumbar menggelar FGD lintas sektor.
Forum tersebut mempertemukan Pemprov Sumbar, Polda Sumbar, Densus 88 Antiteror Polri, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), serta perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
“Dengan adanya kegiatan ini kita harapkan memiliki pemahaman yang sama dan melakukan langkah-langkah yang sama dalam penanganan perilaku kekerasan yang terjadi di kalangan anak kita,” kata Mahyeldi.
Selanjutnya, pemerintah akan menggunakan pengalaman Densus 88 dan berbagai pihak sebagai bahan pembelajaran. Pemerintah juga akan memasukkan pembelajaran tersebut dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Ekstremisme di Sumatera Barat.
Kapolda Dorong Pendekatan Humanis
Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy menilai pendekatan terpadu dan humanis dapat membantu proses pemulihan anak. Menurutnya, koordinasi cepat juga menjadi bagian penting dalam menangani anak yang terdampak.
“Penanganannya lebih terkoordinir atau terpadu. Tidak lebih dari satu minggu, korban langsung dilakukan penanganan secara khusus,” ujar Djati.
Djati juga menceritakan pengalaman pendampingan terhadap salah satu anak. Setelah menjalani pendampingan, anak tersebut bahkan menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota Polri.
Pengalaman itu menunjukkan pentingnya memberikan ruang kepada anak untuk membangun kembali kepercayaan diri. Pendampingan yang tepat juga dapat membantu mereka melihat masa depan secara lebih positif.
YPP: Jangan Abaikan Masa Depan Anak
Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Khariroh Maknunah menempatkan pemulihan anak sebagai bagian utama dalam penanganan kasus kekerasan ekstremisme.
Menurutnya, anak tetap memiliki hak untuk belajar, tumbuh, bersosialisasi, dan mengejar cita-cita. Pendampingan harus membantu mereka menjalani kembali kehidupan secara aman.
“Bagi kami, pemulihan anak menjadi landasan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan anak,” ujarnya.
Sementara itu, data Satgaswil Sumbar dalam forum mencatat sekitar 16 anak yang teridentifikasi terafiliasi dengan jaringan kekerasan ekstrem. Anak-anak tersebut membutuhkan dukungan berkelanjutan agar dapat melanjutkan tumbuh kembang dan pendidikan.
Sembilan Kabupaten dan Kota Ikut Terlibat
FGD tersebut melibatkan sembilan kabupaten/kota. Daerah itu mencakup Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok, Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Pasaman, Dharmasraya, dan Kepulauan Mentawai.
YPP bersama Densus 88 selanjutnya akan memperkuat mekanisme rujukan, tim terpadu, serta strategi pemulihan jangka panjang.
Langkah itu juga menyasar tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah ingin memastikan setiap daerah memiliki kemampuan untuk merespons persoalan anak secara cepat dan tepat.
FAQ
Apa pesan utama Gubernur Mahyeldi?
Mahyeldi meminta keluarga, sekolah, masyarakat, dan media memperkuat peran masing-masing untuk melindungi anak dari pengaruh kekerasan ekstremisme.
Berapa angka perilaku kekerasan dalam hasil screening sekolah?
Mahyeldi menyebut sekitar 21 persen responden dalam screening di sejumlah sekolah tingkat SLTA di Sumbar pernah melakukan perilaku kekerasan.
Berapa anak yang teridentifikasi terafiliasi jaringan kekerasan ekstrem?
Data Satgaswil Sumbar dalam FGD mencatat sekitar 16 anak yang teridentifikasi terafiliasi dengan jaringan kekerasan ekstrem.
Mengapa pendekatan humanis penting?
Pendekatan humanis membantu anak menjalani proses pemulihan sekaligus memberi ruang bagi mereka untuk kembali belajar, bersosialisasi, dan membangun masa depan.
Apa tindak lanjut FGD?
YPP bersama Densus 88 akan memperkuat mekanisme rujukan, tim terpadu, dan strategi keberlanjutan pemulihan anak hingga tingkat kabupaten dan kota.(Tim)
