JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mencari ruang untuk memperkuat penanganan kawasan permukiman sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani membawa agenda tersebut saat mengikuti Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Forum nasional itu mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencari pola kerja yang lebih terpadu dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Bagi Dharmasraya, pertemuan tersebut membuka peluang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin forum yang mempertemukan sejumlah menteri, wakil menteri, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Bupati Annisa mengikuti agenda tersebut bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Dharmasraya, Silaturahim.
Annisa Ikuti Arah Kebijakan Pemerintah Pusat
Forum tersebut menyoroti kebutuhan pemerintah untuk menangani kawasan permukiman kumuh melalui kerja lintas sektor. Sebab, persoalan permukiman tidak hanya menyangkut kondisi bangunan rumah.
Masyarakat juga membutuhkan akses air minum yang memadai, sanitasi yang sehat, drainase yang berfungsi, serta sistem pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, pemerintah perlu menjaga kualitas lingkungan agar kawasan permukiman mampu mendukung kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong setiap sektor untuk membangun koordinasi yang lebih kuat. Pemerintah daerah kemudian dapat menyesuaikan kebijakan dan programnya dengan arah tersebut.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait turut mengikuti forum tersebut. Kehadiran sejumlah pejabat pemerintah pusat dan kepala daerah memperkuat ruang koordinasi untuk membangun pola penanganan permukiman yang lebih menyeluruh.
Regulasi Dorong Koordinasi Antar sektor
Selain forum koordinasi, agenda tersebut juga mencakup penandatanganan secara seremonial Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
Rancangan regulasi itu mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai program dalam menangani kawasan permukiman kumuh. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi melihat persoalan tersebut dari satu sektor saja.
Pendekatan lintas sektor juga memungkinkan pemerintah menghubungkan pembangunan rumah dengan penyediaan infrastruktur dasar. Misalnya, program perumahan dapat berjalan bersama peningkatan sanitasi, air minum, drainase, persampahan, dan kualitas lingkungan.
Selanjutnya, koordinasi yang kuat dapat membantu pemerintah menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pola tersebut juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Dharmasraya Perkuat Hubungan dengan Pemerintah Pusat
Bupati Annisa memanfaatkan forum tersebut untuk mengikuti perkembangan kebijakan nasional terkait perumahan dan kawasan permukiman. Pemkab Dharmasraya juga dapat menggunakan hasil koordinasi tersebut sebagai bahan untuk memperkuat program daerah.
Langkah itu menjadi penting karena pembangunan kawasan permukiman membutuhkan keterlibatan banyak sektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memperbaiki hunian, tetapi juga perlu memastikan lingkungan sekitar memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membuka ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara lebih terarah. Dharmasraya pun memiliki kesempatan memperkuat sinergi dalam menjalankan program yang berkaitan dengan perumahan, infrastruktur dasar, dan lingkungan.
Penanganan Kumuh Butuh Program Terpadu
Penanganan kawasan permukiman kumuh membutuhkan perencanaan yang saling terhubung. Pemerintah perlu melihat kondisi rumah, lingkungan, akses pelayanan dasar, serta kebutuhan masyarakat secara bersamaan.
Karena itu, kolaborasi antar sektor menjadi kunci. Ketika setiap instansi menjalankan program dengan arah yang sama, pemerintah dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.
Bagi Pemkab Dharmasraya, forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pembangunan. Pemerintah daerah dapat terus mengembangkan komunikasi dengan pemerintah pusat agar program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman berjalan sesuai kebutuhan daerah.
FAQ
Apa yang dilakukan Bupati Annisa Suci Ramadhani di Jakarta?
Bupati Annisa mengikuti Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang membahas strategi penanganan kawasan permukiman secara lintas sektor.
Siapa yang memimpin forum tersebut?
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin forum tersebut.
Siapa yang mendampingi Bupati Annisa?
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Dharmasraya, Silaturahim, mendampingi Bupati Annisa dalam forum tersebut.
Apa saja persoalan yang berkaitan dengan permukiman kumuh?
Persoalan tersebut mencakup kualitas hunian, akses air minum, sanitasi, drainase, persampahan, kualitas lingkungan, serta kondisi kehidupan masyarakat.
Mengapa pemerintah membutuhkan kolaborasi lintas sektor?
Pemerintah membutuhkan kolaborasi karena penanganan permukiman kumuh mencakup banyak bidang. Setiap sektor perlu menyatukan program agar pembangunan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Apa manfaat forum tersebut bagi Dharmasraya?
Forum tersebut memberi ruang bagi Pemkab Dharmasraya untuk mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat, memperkuat komunikasi dengan kementerian, dan menyelaraskan program daerah terkait perumahan serta kawasan permukiman.(Tim)
