JAKARTA – Edi Purwanto HMP Gibran
Anggota DPR RI asal Jambi, Edi Purwanto, ikut mengambil langkah politik dalam polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut masuk dalam kelompok anggota parlemen yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Langkah Edi menarik perhatian karena usulan ini melibatkan sejumlah kekuatan politik di parlemen. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi ikut membubuhkan tanda tangan untuk mendorong pembahasan persoalan Gibran melalui mekanisme kelembagaan DPR.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat penyerahan dokumen usulan HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Saan mengungkapkan jumlah anggota dewan yang ikut mengajukan hak menyatakan pendapat.
Edi Purwanto dari Dapil Jambi Ikut Usulkan HMP Gibran
Keterlibatan Edi Purwanto menambah perhatian masyarakat Jambi terhadap perkembangan politik di tingkat nasional. Sebagai wakil daerah di Senayan, Edi ikut mengambil bagian dalam langkah sejumlah legislator yang mendorong DPR membahas polemik persyaratan Wakil Presiden.
Edi berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia masuk dalam daftar anggota parlemen yang mengusulkan penggunaan HMP terkait Gibran Rakabuming Raka.
Para pengusul mengaitkan langkah tersebut dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Mereka kemudian menggunakan ketentuan UU MD3 sebagai dasar pengajuan.
Selain PDI Perjuangan, tujuh fraksi lain juga ikut dalam gerakan politik tersebut. Dengan demikian, usulan HMP melibatkan anggota DPR dari delapan fraksi.
Saan Mustopa Ungkap 120 Anggota DPR Teken Usulan HMP
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan jumlah anggota parlemen yang ikut mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Menurut Saan, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani dokumen usulan tersebut. Ia menyampaikan angka itu saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat, berdasarkan yang ditandantangani adalah 120 orang,” kata Saan Mustopa saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (11/11/2026).
Jumlah tersebut memperlihatkan keterlibatan lintas fraksi dalam pengajuan HMP. Artinya, persoalan Gibran menarik perhatian sejumlah kelompok politik di DPR, bukan hanya satu partai.
Ini Dasar Hukum Pengajuan HMP terhadap Gibran
Saan Mustopa menjelaskan bahwa pimpinan DPR menerima dokumen usulan tersebut. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses pengajuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Para pengusul merujuk Pasal 211 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juncto Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI sebagai dasar administrasi.
Sementara itu, substansi usulan mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3. Ketentuan tersebut mengatur hak DPR menyampaikan pendapat terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Saan juga menerangkan alasan para pengusul menggunakan ketentuan tersebut.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelas Saan.
Selain menjelaskan dasar hukum, Saan menegaskan komitmen pimpinan DPR untuk melanjutkan proses tersebut.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” imbuhnya.
Pernyataan itu menjelaskan bahwa pimpinan DPR akan membawa usulan tersebut ke tahapan berikutnya. Namun, pengajuan HMP tidak otomatis mengakhiri jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Bagaimana Kelanjutan Usulan HMP terhadap Gibran?
Setelah menerima dokumen dari para pengusul, pimpinan DPR perlu menjalankan tahapan sesuai ketentuan hukum dan tata tertib parlemen.
Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara pengajuan HMP dan keputusan pemakzulan. HMP merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Sementara itu, proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki tahapan tersendiri sesuai UUD 1945.
Karena itu, pengajuan 120 anggota DPR tersebut belum menjadi keputusan akhir mengenai jabatan Gibran.
Selanjutnya, publik akan mencermati langkah pimpinan DPR dalam memproses usulan tersebut. Keterlibatan Edi Purwanto dari Jambi turut menambah perhatian masyarakat daerah terhadap perkembangan politik nasional.
FAQ
1. Apakah Edi Purwanto ikut mengusulkan HMP terhadap Gibran?
Ya. Edi Purwanto, anggota DPR RI dari Dapil Jambi Fraksi PDI Perjuangan, masuk dalam daftar anggota yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
2. Berapa jumlah anggota DPR yang mengusulkan HMP Gibran?
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi ikut menandatangani dokumen pengajuan HMP.
3. Apa alasan pengajuan HMP terhadap Gibran?
Para pengusul mengaitkan HMP dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden. Mereka merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.
4. Fraksi apa saja yang ikut mengusulkan HMP?
Delapan fraksi yang ikut dalam pengajuan tersebut meliputi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
5. Siapa pimpinan DPR yang menjelaskan jumlah pengusul HMP?
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa 120 anggota DPR dari delapan fraksi ikut mengusulkan HMP.
6. Apakah pengajuan HMP otomatis memakzulkan Gibran?
Tidak. Pengajuan HMP tidak otomatis memberhentikan Gibran. DPR harus mengikuti tahapan konstitusional dan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Apa dasar hukum pengajuan HMP terhadap Gibran?
Pengajuan tersebut merujuk Pasal 211 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 juncto Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI. Sementara substansinya mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3.(Tim)
